Marak Kasus Korupsi Tanpa Kejelasan, Masyarakat Sipil "Bogor Bersatu" Luncurkan Petisi 26 dan Sesalkan Sikap Bungkam Pejabat Daerah
12 Tuntutan untuk Pembersihan Total
[Petisi 26] membawa 12 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada KPK, DPRD, Inspektorat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Mediateduh.com,KAB.BOGOR – Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor kian memuncak.
Menanggapi maraknya pemberitaan terkait rentetan dugaan kasus korupsi yang dinilai tidak kunjung menemui titik terang, aliansi gerakan Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu secara resmi meluncurkan Petisi 26.
Gerakan moral yang lahir murni dari hati nurani warga ini menuntut pembersihan total birokrasi Kabupaten Bogor dari oknum-oknum koruptor serta menagih kepastian
## Marak Kasus Korupsi Tanpa Kejelasan, Masyarakat Sipil "Bogor Bersatu" Luncurkan Petisi 26 dan Sesalkan Sikap Bungkam Pejabat Daerah
KABUPATEN BOGOR – Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor kian memuncak. Menanggapi maraknya pemberitaan terkait rentetan dugaan kasus korupsi yang dinilai tidak kunjung menemui titik terang, aliansi gerakan Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu secara resmi meluncurkan Petisi 26.
Gerakan moral yang lahir murni dari hati nurani warga ini menuntut pembersihan total birokrasi Kabupaten Bogor dari oknum-oknum koruptor serta menagih kepastian hukum atas berbagai kasus yang mandek. Di tengah penyidikan aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemotongan insentif upah pungut di [Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)
yang berujung penggeledahan dan penyitaan uang miliaran rupiah—masyarakat sipil menilai persoalan sistemik di Bogor jauh lebih meluas.
Massa aksi secara konsisten menyoroti hilangnya kejelasan dan transparansi pada berbagai klaster strategis, antara lain:
*
* Pengelolaan Aset Daerah yang dinilai tidak transparan.
* Dugaan karut-marut proyek [RSUD Parung]
*
* Persoalan birokrasi di lingkungan BPN Kabupaten Bogor.
*
* Penyidikan Upah Pungut Bappenda serta keterkaitan penggeledahan di kantor BKPSDM atas isu jual beli jabatan.
*
* Dugaan penyimpangan di Dinas Pendidikan, tata kelola tempat pembuangan sampah (TPAS), hingga polemik terbaru di lingkungan [Lapas Cibinong]
Pejabat dan Wakil Rakyat Pilih Menghindar
Kekecewaan mendalam memuncak saat ratusan massa menggelar aksi damai di depan [Gedung DPRD Kabupaten Bogor] di Cibinong.
Kehadiran masyarakat untuk menggalang gerakan 1 Juta Tanda Tangan Tolak Korupsi justru disambut dengan sikap bungkam. Mayoritas anggota legislatif dan pejabat birokrat setempat dilaporkan enggan menemui massa dan menolak membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen moral mendukung gerakan bersih-bersih ini.
"Undangan kami sangat sederhana: mengajak para anggota dewan membubuhkan tanda tangan komitmen menolak korupsi. Namun, hampir 90 persen lebih anggota dewan tidak ada yang mau keluar. Ini adalah sinyal merah," tegas Dian Asmara, salah satu koordinator [Petisi 26]
Sikap menghindar para aparatur negara dan wakil rakyat ini memicu pertanyaan besar di tengah publik: Apakah mereka benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi bagian dari lingkaran yang ingin mempertahankan status quo? Krisis kepercayaan kini berada di titik terendah.
12 Tuntutan untuk Pembersihan Total
[Petisi 26] membawa 12 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada KPK, DPRD, Inspektorat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain mendesak penuntasan hukum secara radikal tanpa tebang pilih, gerakan ini menuntut perbaikan mendasar pada sistem pengawasan daerah agar praktik korupsi tidak terus berulang dari satu periode ke periode berikutna
Pejabat dan Wakil Rakyat Pilih Menghindar
Kekecewaan mendalam memuncak saat ratusan massa menggelar aksi damai di depan [Gedung DPRD Kabupaten Bogor] di Cibinong.
Kehadiran masyarakat untuk menggalang gerakan 1 Juta Tanda Tangan Tolak Korupsi justru disambut dengan sikap bungkam.
Mayoritas anggota legislatif dan pejabat birokrat setempat dilaporkan enggan menemui massa dan menolak membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen moral mendukung gerakan bersih-bersih ini.
"Undangan kami sangat sederhana: mengajak para anggota dewan membubuhkan tanda tangan komitmen menolak korupsi. Namun, hampir 90 persen lebih anggota dewan tidak ada yang mau keluar.
Ini adalah sinyal merah," tegas Dian Asmara, salah satu koordinator [Petisi 26]
Sikap menghindar para aparatur negara dan wakil rakyat ini memicu pertanyaan besar di tengah publik:
Apakah mereka benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi bagian dari lingkaran yang ingin mempertahankan status quo? Krisis kepercayaan kini berada di titik terendah.
12 Tuntutan untuk Pembersihan Total
[Petisi 26] membawa 12 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada KPK, DPRD, Inspektorat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain mendesak penuntasan hukum secara radikal tanpa tebang pilih, gerakan ini menuntut perbaikan mendasar pada sistem pengawasan daerah agar praktik korupsi tidak terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya.
Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata dan transparansi radikal dari para pemangku kebijakan.
(Kontributor: Riski)
Perjuangan mengembalikan martabat Kabupaten Bogor yang bersih dari koruptor baru saja dimulai.
