Realisasikan Pajak Karbon Harus Kembali ke Lingkungan
Kalau kita mendengar dari seluruh pertanyaan, kebanyakan merujuk ke eksekutif tentang bagaimana eksekusinya, termasuk soal karbon. di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Jakarta - Komisi III DPR RI kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung (MA) tahun 2025. Salah satu kandidat yang diuji adalah Diana Malemita Ginting, yang mendapat pertanyaan seputar isu pajak karbon dan investasi lingkungan.
Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menilai isu energi terbarukan dan kebijakan karbon menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia.
"Pemaparannya luar biasa, ini pengetahuan yang sekarang sedang naik dengan energi terbarukan. Kalau kita mendengar dari seluruh pertanyaan, kebanyakan merujuk ke eksekutif tentang bagaimana eksekusinya, termasuk soal karbon," ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ia menyoroti praktik perusahaan-perusahaan yang terkena pajak karbon namun belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Karena itu, ia menanyakan bagaimana pandangan Diana dalam menegakkan aturan pajak karbon jika kelak menjabat sebagai hakim agung.
"Apakah masuk akal jika perusahaan yang melanggar tidak membayar pajak karbon emisinya, lalu dihukum dengan investasi ulang ke carbon storage, misalnya mangrove atau tanaman energi terbarukan? Apakah hal seperti itu bisa diimplementasikan dalam peraturan pelaksanaan pajak karbon?" tanya Andi Amar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pajak karbon seharusnya memberi dampak langsung bagi lingkungan. "Jangan sampai investasi pajak yang dibayarkan malah tidak kembali ke lingkungan. Kita maunya pajak carbon emission itu harus kembali ke lingkungan, harus kembali ke iklim. Nah kan salah satu solusinya tadi adalah mangrove atau blue carbon sebagai penyimpan karbon. Apakah ini bisa diimplementasikan?" jelasnya.
(Kontributor: Riski)
