DPRD Depok Soroti Ketimpangan Data Kemiskinan saat Kunjungan ke BPS, Bansos Disinyalir Tak Tepat Sasaran

Mediateduh.com,Depok, Rabu (22/4/2026) — Kunjungan kerja DPRD Kota Depok yang dirangkai dengan rapat koordinasi pimpinan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mengungkap persoalan krusial terkait ketimpangan data kemiskinan. Hal ini disoroti langsung oleh Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Dr. (C) H. Imam Musanto, S.Pd., M.M.

Dalam pembahasan tersebut, Imam menilai sistem pendataan kemiskinan masih menyisakan persoalan serius, terutama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran.

Sorotan ini disampaikan oleh DPRD Kota Depok melalui Imam Musanto dalam forum resmi bersama pihak BPS Kota Depok.

Pembahasan berlangsung di Kantor BPS Kota Depok, Rabu (22/4/2026), dalam agenda kunjungan kerja dan rapat koordinasi pimpinan DPRD.

Imam mengungkapkan adanya kelompok masyarakat pada kategori desil 6 yang jumlahnya cukup besar, namun belum sepenuhnya tersentuh program bantuan seperti hibah dan bansos. Padahal, kelompok ini tergolong rentan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kami melihat kelompok ini justru luput dari intervensi bantuan, padahal kondisi ekonominya masih sangat membutuhkan,” ujar Imam.

Ketimpangan ini memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat, termasuk di tingkat RT dan RW. Warga mempertanyakan ketidaktepatan sasaran bantuan, terlebih karena pembaruan data yang dilakukan setiap tiga bulan dinilai belum mencerminkan kondisi riil.

Imam mengungkapkan, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), namun tiba-tiba tidak lagi terdata tanpa penjelasan yang jelas.

“Di lapangan, kami menemukan warga yang kondisinya tidak berubah selama bertahun-tahun, bahkan masih sangat rentan, tapi justru tidak lagi menerima bantuan. Ini menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.

Selain itu, minimnya transparansi dalam proses pendataan turut memperkuat dugaan adanya faktor kedekatan dengan aparat lingkungan dalam penentuan penerima bantuan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan, terutama bagi warga yang merasa dijanjikan bantuan namun tak kunjung terealisasi, bahkan hingga satu hingga tiga tahun.

Imam menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi bansos. Ia juga meminta kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Harus ada kejelasan mekanisme dan siapa yang melakukan pendataan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.

DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan kehadiran negara secara nyata dan adil.(Kontributor: Riski)