Wamensos Agus Jabo Ajak Muhammadiyah Kolaborasi Putus Mata Rantai Kemiskinan
Wamensos Agus Jabo Priyono
Mediateduh.com, Yogyakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Muhammadiyah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ajakan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) di Kampus Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Yogyakarta, Sabtu (24/10/2026).
“Saya berharap Muhammadiyah yang memiliki berbagai institusi pendidikan di Indonesia turut andil untuk menjemput, mengantarkan anak-anak tersebut mewujudkan apa yang menjadi impian mereka dan orang tuanya,” ujar Agus Jabo.
Agus Jabo menilai Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemerintah karena mempunyai jaringan dan berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Keterlibatan Muhammadiyah diharapkan dapat membantu menjangkau anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Ia menjelaskan lebih jauh bahwa masih terdapat sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah. Kondisi ini menjadi tantangan bersama karena pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak. Program ini diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian dan meningkatkan peluang anak-anak untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya.
Selain pendidikan, Agus Jabo menjelaskan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, menghadirkan data sosial ekonomi yang akurat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua, memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Ketiga, memenuhi akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi penting agar kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Penilaian yang masih mengandalkan subjektivitas berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kenyataan di lapangan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat updating dan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Agus Jabo juga mengajak masyarakat untuk membangun keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Ia menegaskan, kekayaan dan sumber daya Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam perekonomian nasional.
“Kita bukan bangsa kelas tiga, tetapi kita adalah warga bangsa yang harus menjadi nomor satu di republik ini dan kita harus setara dengan bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Agus Jabo berharap kolaborasi pemerintah dan Muhammadiyah dapat memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan data yang akurat, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pendidikan yang inklusif, semakin banyak keluarga diharapkan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun masa depan yang lebih baik.
(Kontributor : Arif)
